Program Bantuan Sosial Kemensos untuk Antisipasi Kenaikan PPN

Tuang Warta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus menggencarkan berbagai program kesejahteraan sosial untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan rencana pembatasan subsidi. Dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta pada Senin, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menyampaikan bahwa program bantuan sosial reguler Kemensos akan diperkuat, sembari mempersiapkan program bansos tambahan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Menurut Andy, bansos tambahan ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama keluarga miskin. Beberapa program reguler yang akan segera disalurkan antara lain percepatan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program yang awalnya dijadwalkan pada akhir triwulan pertama kini dipercepat pelaksanaannya ke awal tahun 2025.

Selain itu, program Bantuan Pangan Non Tunai atau sembako untuk 18,8 juta KPM juga akan diberikan secara rutin setiap bulan. Rencananya, bantuan ini mulai digulirkan sejak Januari 2025 untuk memastikan kebutuhan pangan keluarga miskin tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Kemensos juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Sebanyak 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia akan mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis mulai awal tahun 2025. Program ini dirancang dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal, sehingga tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui kerja sama dengan usaha mikro dan kecil di daerah.

Pemerintah Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu. Sebanyak 270.000 anak yatim piatu akan menerima santunan bulanan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang kehilangan orang tua.

Tidak hanya berupa bantuan langsung, Kemensos juga mempersiapkan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin. Salah satu inisiatifnya adalah pemberian modal usaha bagi KPM PKH graduasi, yaitu penerima bantuan yang telah dinyatakan lulus dari program. Program ini menargetkan 480.000 KPM untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Andy menegaskan bahwa seluruh program bantuan sosial ini akan didasarkan pada Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan diharapkan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemensos berperan penting dalam mendukung upaya mencapai target penurunan angka kemiskinan. Program-program strategis yang dirancang dengan fokus pada kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial reguler ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat kenaikan PPN dan pembatasan subsidi.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan mendukung masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan percepatan penyaluran bantuan dan penguatan pemberdayaan ekonomi, Kemensos optimis dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.